Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Judul. 162. 4 November 2018; 12. 4 November 2018; 13. Printer 3. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP. KP 1958 TAHUN 2018. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (_Flight Approval_) untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan Dari dan/atau Melalui. humd dqj vhodqmxwqd glvlqjndw . 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 3. Komputer/Laptop 2. 2018 No. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Un dang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanWidi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP. 42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasidi Laut. . 1876, jdih. Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksa. SE. Peraturan Perundang-undangan. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutan pembukaan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Sistem Adminstrasi Perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Widi Supriyanto di Bogor, Selasa (9/7). 398 x Dilihat. djka. NOMOR : KP 037 TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMENUHAN TASK LIST AIR TRAFFIC MANAGEMENT CONTINGENCYPLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. KM 296 TAHUN 2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; Subjek. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PERMEN-KP/2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH KELOLA. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . 04/Men/2003 Tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) Dari Wilayah Republik Indonesia Permen KP Nomor 29 TAHUN 2008. Download File - Peraturan Info ASN. . KP 1958 Tahun 2018: Tahun: 2018: Tentang: Kepmenhub Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan: Tanggal Ditetapkan: 4 November 2018: Tanggal Diundangkan: 2 Januari 2019: Berlaku Tanggal: 2 Januari 2019: Sumber KP 1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip. 14 Amandment 01 Edition 02_) tentangPengujian Kecakapan Bahasa Inggris(_English Language Proficiency Testing_)KP 1992 TAHUN 2018. 4 November 2018; 13. Portal Kalteng Berkah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . E. 114 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 11 Desember 2018; 1. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 01 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN. 109 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. 2. Pada akhir tahun 2018, dari 114 program studi yang ada di Unud, 49 terakreditasi A (43%. Komputer/Laptop 2. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Waj. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku. KP 1494 TAHUN 2018. Tipe Dokumen. KP 1958 TAHUN 2018. KP. hh-98. 184 x Dilihat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 Penilaian Pejabat Fungsional Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Teladan DETAIL PERATURAN Abstrak. Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1871 Akses Premium Bebas Iklan. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033 Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 01. KP 2053 TAHUN 2018. 2 (_Staff Instruction 8900-1. 13/PERMEN-KP/2018,. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutan pembukaan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Sistem Adminstrasi Perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Widi Supriyanto di Bogor, Selasa (9/7). Berlaku KP 049 TAHUN 2018. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . Rencana Induk Pelabuhan Ambon. Terima kasih sudah berkunjung. 10. Mobil Boks Peringatan : Judul. Nama. 2018. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. republik indonesia nomor m. U. Rencana Induk Pelabuhan Ambon. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Judul. Peraturan Menteri Kelautan. Tipe Dokumen. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Kode klasifikasi arsip Kementerian Perhubungan sesuai keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 Tahun 2018: PPID Utama: Biro Umum: Hard copy dan soft copy: Jakarta: 2018: 1 Tahun: 42: PPID UTAMA: Laporan akses informasi publik: informasi-berkala:. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Waj. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 29 Oktober 2018; 667 x Dilihat; Dicabut KP 1588 TAHUN 2018. Berlaku. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang : a. Jul 9, 2021 · Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Mengingat : 1. id. 4. 14 Amandemen Pertama Edisi Kedua (_Staff Instruction Part 8900-5. 11 Desember 2018; 1. Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 November 2018; 13. Indonesia. PM 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan 4. 29 Oktober 2018; 667 x Dilihat; Dicabut KP 1588 TAHUN 2018. ABSTRAK PERATURAN. KP 1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhu bungan 6. KP 1992 TAHUN 2018. Peraturan Pemerintah RI No. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Samarinda dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja. id. 2018 No. Peraturan Pemerintah RI No. 4 November 2018; 13. Tipe Dokumen. 14 Amandemen Pertama Edisi Kedua (_Staff Instruction Part 8900-5. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037Kepmen KP No. pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan telah. kkp. KP_381_TAHUN_2018. 401 x Dilihat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Download Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian. 14 Amandemen Pertama Edisi Ked. E. KP 1992 TAHUN 2018. NOMOR : KP 139 TAHUN 2018. 4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1958 Tahun 2018 . KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M. 1462,. Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 19. 14 Amandemen Pertama Edisi Ked. Di dalam lingkup Kemenhub, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 TAHUN 2018 Tentang Kode. Bogor Nomor 247/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Personalia Keanggotaan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023; Mengingat : 1. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 7 (_Staff Instruction 8900-3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan DETAIL PERATURAN Abstrak. KP 049 TAHUN 2018. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan DETAIL PERATURAN Abstrak. go. SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2018KP 2053 TAHUN 2018. 120 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan. Microsoft Word - 25 KEPMEN-KP 2018 ttg Penetapan PP Dobo, Maluku sbg PPI Author: SJDI Created Date: 3/20/2018 1:44:35 PM. 2018 No. KP 188 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval) Thanos Bego. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 TAHUN 2018 Tentang Kode Klasifikasi. METADATA PERATURAN. Tajuk Entri Utama. Tanggal 29 September 2023 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 15 — 135 — Berkekuatan Hukum TetapPeraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/KP. Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport. 19720612 199603 1 001fJenis Kegiatan dan disimpan dari Kapal Negara ke Bengkel Dasar Hukum f UU No. 3. Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Samarinda dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja. Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku . METADATA PERATURAN. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . Judul. KP 1958 TAHUN 2018. id. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. kemenhub. Berlaku KP 009 TAHUN 2018. 2018 No. Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Metadata Transportasi Udara; 25 Juni 2018; 4. go. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 138 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan. 29 Oktober 2018; 667 x Dilihat; Dicabut KP 1588 TAHUN 2018. 14 Amandemen Pertama Edisi Ked. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1958 Tahun 2018 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan. kkp. 2018 No. 14 September 2018. KP 1958 TAHUN 2018. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 147 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dokumen ini penting bagi para. 18 April 2018. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 565 Tahun 2015 tentang Pedoman. MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLiK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KP 1994 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT. KEPMEN-KP Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Faktor E dalam Penghitungan PNBP. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. kkp. 109 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. Judul. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 081 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penetapan, Penggunaan dan Penutupan Kawasan Pelatihan Terbang. Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan . Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Peng. KP 1992 TAHUN 2018. 115 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. 48/PERMEN-KP/2018, BN. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. KP 009 TAHUN 2018. PERMEN-KP Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai. Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5. 2/PERMEN-KP/2018, BN. Rencana Induk Pelabuhan Ambon. 31/PERMEN-KP/2018, BN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. KP 1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhu bungan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511); 8. FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN. 19/PERMEN-KP/2018, BN. Permen KP No 1 Tahun 2018. Bahasa. 04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Palaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen. 120 x Dilihat; Berlaku KP 1805 TAHUN 2018. pada tanggal 8 juni 2018 menteri koordinator bidang kemaritiman republik indonesia, ttd luhut b. Artikel Terkait: Permen KP 31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Permen KKP No. Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang memiliki jenis arsip yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Widi menyampaikan, di dalam lingkup Kementerian Perhubungan, pedoman dan tata cara Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Adminstrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 TAHUN 2018 Tentang Kode. 28-06-2022.